Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga di Indonesia

Zakiatuz Zahro, Umilia and Alwi, Bashori (2026) Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dalam Administrasi Kartu Keluarga di Indonesia. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7 (2). pp. 961-975. ISSN 2747-1411

Text 961-975+Umilia+Zakiatuz+Zahro,+Bashori+Alwi.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (203kB)

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan pilar utama dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam praktiknya, pernikahan tidak tercatat (nikah siri) masih marak terjadi akibat faktor sosial dan ekonomi, sehingga memicu persoalan hukum yang kompleks bagi istri dan anak terkait hak nafkah, hak waris, serta hak atas dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan dan mengevaluasi kebijakan pencantuman status "Kawin Belum Tercatat" dalam Kartu Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni normatif antara kemudahan akses administrasi publik yang ditawarkan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di satu sisi, dengan prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan di sisi lain. Meskipun kebijakan ini memudahkan keluarga tidak tercatat untuk mengakses layanan publik, pengakuan administratif tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum substantif bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan administrasi kependudukan semata tidak dapat menggantikan keabsahan legalitas perkawinan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi dan harmonisasi regulasi yang komprehensif agar hak-hak keperdataan istri dan anak terlindungi secara substantif dan tidak hanya bersifat formalitas administratif semata.

Marriage registration is a crucial legal mechanism to ensure legal certainty and civil protection for citizens, as mandated by Law Number 1 of 1974. However, unregistered marriages (nikah siri) remain widespread due to socio-economic factors, generating complex legal problems for wives and children regarding rights to maintenance, inheritance, and legal identity documents. This study aims to analyze the urgency of marriage registration and evaluate the policy of including "Unregistered Marriage" status on Family Cards (Kartu Keluarga) as regulated by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019. Employing a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, this research critically analyzes the normative disharmony between administrative policies and the substantive principles of marriage law.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	perkawinan dibawah tangan, kawin tidak tercatat, kartu keluarga Underhand marriage, unregistered marriage, family card
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Agama Islam > S1 Hukum Keluarga
Depositing User:	Unnamed user with email umiliazakiatuzzahro@gmail.com
Date Deposited:	16 Aug 2026 04:48
Last Modified:	10 Sep 2026 07:44
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/4317

Actions (login required)

View Item