Analisis Kewajiban Pencatatan Perkawinan bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Al-Qardhawi

Firdaus, Hasan Widad Fahmi (2026) Analisis Kewajiban Pencatatan Perkawinan bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Al-Qardhawi. Other thesis, Universitas Nurul Jadid.

Text Skripsi Acc final (1).pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik nikah di bawah tangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Meskipun perkawinan tersebut dapat dinilai sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan pencatatan resmi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu, negara mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi bagi seluruh warga negara, termasuk ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif mengenai kewajiban pencatatan perkawinan bagi ASN serta mengkaji pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan tokoh (figure approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan karya-karya Yusuf al-Qardhawi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode content analysis. Analisis difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan bagi ASN serta relevansinya dengan konsep maqashid syariah dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi, khususnya terkait kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan bagi ASN memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mewujudkan tertib administrasi. Dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, pelarangan nikah di bawah tangan bagi ASN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Aparatur sipil negara, pencatatan perkawinan, yusuf Al-qardhawi, maqashid syari’ah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Agama Islam > S1 Hukum Keluarga
Depositing User:	Unnamed user with email fahmierlando88@gmail.com
Date Deposited:	17 Oct 2026 03:40
Last Modified:	17 Oct 2026 03:40
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/4810

Actions (login required)

View Item