RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENAFSIRKAN MAKNA KERUSUHAN DALAM PUTUSAN MK No. 115/PUU-XXII/2024

SAIFUDIN, AHMAD (2026) RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENAFSIRKAN MAKNA KERUSUHAN DALAM PUTUSAN MK No. 115/PUU-XXII/2024. Other thesis, Universitas Nurul Jadid.

Text 2242100013_Ahmad_Saifuddin_Hukum_watermark.pdf Restricted to Registered users only Download (41MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 mengenai pembatasan penyebaran berita bohong dalam perspektif perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyebaran berita bohong di ruang digital yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, sekaligus memunculkan persoalan mengenai batas yang sah antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 dianalisis bersama bahan hukum sekunder yang relevan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi didasarkan pada penafsiran konstitusional yang menekankan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Mahkamah memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap unsur "kerusuhan" sehingga mempersempit ruang penafsiran yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Putusan tersebut sekaligus memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara dengan tetap mempertahankan kewenangan negara dalam membatasi penyebaran berita bohong yang nyata-nyata mengancam ketertiban umum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya mengenai ratio decidendi Mahkamah Konstitusi, pembatasan hak konstitusional yang proporsional, serta pembentukan kebijakan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan kebebasan berpendapat di era digital.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Ratio Decidendi, Mahkamah Konstitusi, berita bohong, kebebasan berpendapat, perlindungan hak konstitusional.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email saifzean17@gmail.com
Date Deposited:	18 Oct 2026 03:57
Last Modified:	18 Oct 2026 03:57
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/4868

Actions (login required)

View Item