Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Maqashid Syariah.

Bulgis, Nur Nadifa (2026) Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Maqashid Syariah. Other thesis, Universitas Nurul Jadid.

Text SKRIPSI KEWAJIBAN SYIBHUL IDDAH .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kata Kunci: Syibhul Iddah, Surat Edaran, Maqashid Syariah.
Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang serius, yakni tidak adanya aturan yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki untuk menikah kembali setelah bercerai, sehingga berpotensi menimbulkan poligami terselubung dan penelantaran hak-hak mantan istri yang masih dalam masa iddah. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan kewajiban syibhul iddah menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021; dan (2) menganalisis Surat Edaran tersebut dari perspektif maqashid syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data primer meliputi Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan kitab fikih yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan interpretatif.
Hasil penelitian menunjukkan dua temuan pokok. Pertama, syibhul iddah dalam Surat Edaran tersebut merupakan kewajiban prosedural-substantif bagi mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri terutama nafkah iddah dan mut'ah sebagai prasyarat pencatatan pernikahan baru di KUA. Surat Edaran ini berkedudukan sebagai produk hukum kebijakan (beleidsregel) yang mengikat secara internal aparatur Kementerian Agama, namun tidak memiliki kekuatan memaksa terhadap masyarakat secara langsung. Kedua, ditinjau dari maqashid syariah, kewajiban syibhul iddah berkorelasi signifikan dengan hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-mal (perlindungan harta), hifzh al-aql (perlindungan akal), dan hifzh al-din (perlindungan agama). Korelasi terkuat terletak pada hifzh al-nasl dan hifzh al-mal yang beroperasi pada level al-dharuriyyat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban syibhul iddah merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sah dan selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga pasca perceraian. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena celah pernikahan di bawah tangan tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, direkomendasikan agar ketentuan syibhul iddah diperkuat melalui revisi Undang-Undang Perkawinan atau penerbitan Peraturan Pemerintah yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat secara umum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Syibhul Iddah, Surat Edaran, Maqashid Syariah.
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BQ Buddhism H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Agama Islam > S1 Hukum Keluarga
Depositing User:	Nur Nadifa Bulgis
Date Deposited:	18 Oct 2026 07:22
Last Modified:	18 Oct 2026 07:22
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/4920

Actions (login required)

View Item