ANALISIS YURIDIS PENGATURAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020

HARIYANTO, MUHAMMAD FARID (2026) ANALISIS YURIDIS PENGATURAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020. Other thesis, Universitas Nurul Jadid.

Text SKRIPSI_MUHAMMAD_FARID_HARIYANTO_2242100039_watermark.pdf Restricted to Registered users only Download (37MB) | Request a copy

Abstract

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan
mekanisme penyelesaian yang mampu mewujudkan penyelesaian secara damai
sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Salah satu mekanisme
yang digunakan adalah mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mediasi dalam
penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 21 Tahun 2020 serta menganalisis kepastian hukum dari pengaturan
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 21 Tahun 2020 telah mengatur mediasi melalui ketentuan mengenai
kedudukan mediasi, para pihak, mediator, mekanisme pelaksanaan, dan hasil
mediasi. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip Alternative Dispute
Resolution (ADR), yaitu kesukarelaan, musyawarah, para pihak, netralitas mediator,
dan penyelesaian berdasarkan kesepakatan. Selain itu, pengaturan tersebut telah
memenuhi unsur kepastian hukum karena memberikan kejelasan mengenai norma,
hak dan kewajiban para pihak, prosedur pelaksanaan, serta akibat hukum dari hasil
mediasi. Dengan demikian, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020
telah memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme
penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Mediasi, Sengketa Pertanahan, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Kepastian Hukum.
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email faredeboll@gmail.com
Date Deposited:	19 Oct 2026 06:54
Last Modified:	19 Oct 2026 06:54
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/4984

Actions (login required)

View Item