PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Prasetya Yangga, Nanda Ismaill (2026) PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Universitas Nurul Jadid.

Text SKRIPSI NANDA FIKS_watermark.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menjadikan korporasi sebagai pelaku
utama kegiatan ekonomi, namun hal ini beriringan dengan meningkatnya
keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi. Kejahatan ini umumnya
dilakukan melalui pengurus, pegawai, atau kebijakan internal yang disusun secara
melawan hukum demi keuntungan korporasi, sehingga menimbulkan kerugian
besar bagi keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia, serta
mengidentifikasi kendala yang menghambat penerapannya.Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum
yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya
diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif-induktif.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,
serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Pengaturan ini dibangun atas dasar tiga teori utama, yaitu teori identifikasi
(identification theory), teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability),
dan teori budaya korporasi (corporate culture model). Namun demikian,
penerapannya masih menghadapi berbagai kendala mendasar: sulitnya pembuktian
unsur kesalahan korporasi, ketidakjelasan pihak yang berwenang mewakili
korporasi dalam proses hukum, serta belum konsistennya penjatuhan sanksi pidana.
Hal ini tercermin dalam praktik penegakan hukum, salah satunya pada kasus
fasilitas ekspor Crude Palm Oil yang melibatkan Wilmar Group, Permata Hijau
Group, dan Musim Mas Group.Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa
meskipun landasan normatif sudah tersedia, kepastian hukum mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena
itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih rinci serta peningkatan kapasitas
dan konsistensi aparat penegak hukum, agar aturan ini dapat berjalan efektif,
memberikan efek jera, dan mencegah keterlibatan korporasi dalam tindak pidana
korupsi di masa mendatang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban pidana; Korporasi; Tindak Pidana Korupsi; UU No. 20 Tahun 2001; PERMA No. 13 Tahun 2016; UU No. 1 Tahun 2023.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email nandaipy@gmail.com
Date Deposited:	21 Oct 2026 02:48
Last Modified:	21 Oct 2026 02:48
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/5254

Actions (login required)

View Item