KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KEJAHATAN DIGITAL

Zhafif Albariq, Achmad Zahid (2026) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KEJAHATAN DIGITAL. Other thesis, Universitas Nurul Jadid.

Text 2242100018_Achmadzahidzhafifalbariq_watermark.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan data pribadi
dalam kejahatan digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan keterkaitannya dengan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Baru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka
kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia pascaberlakunya UU
PDP, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana
yang ada dalam memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kebijakan hukum pidana yang menjamin penggunaan data pribadi
dalam kejahatan digital serta menilai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi
asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, mengolah bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik interpretasi sistematis,
identifikasi kekosongan dan kekaburan norma, evaluasi efektivitas sanksi, serta
konstruksi rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
hukum pidana dalam UU PDP dan UU ITE telah mengkriminalisasi perbuatan
memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, dan memalsukan data pribadi, serta
secara konseptual telah memenuhi unsur formulasi kebijakan hukum pidana,
termasuk pertanggungjawaban korporasi, dengan keterkaitan pada ketentuan umum
KUHP Baru. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian
hukum karena masih terdapat lima hambatan normatif, yaitu belum terbentuknya
Badan Pelindungan Data Pribadi, disharmonisasi antara UU PDP dan UU ITE,
masa transisi menuju KUHP Baru, ketidakjelasan kriteria pertanggungjawaban
korporasi, serta sulitnya pembuktian unsur kesengajaan. Penelitian ini
merekomendasikan harmonisasi regulasi, percepatan pembentukan lembaga
pengawas, serta penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum guna
memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	kebijakan hukum pidana, data pribadi, kejahatan digital, perlindungan data pribadi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email zhafifz00@gmail.com
Date Deposited:	26 Oct 2026 02:39
Last Modified:	26 Oct 2026 02:39
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/5261

Actions (login required)

View Item