PENGATURAN SISTEM PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF HAM

Iskandar, Adi (2022) PENGATURAN SISTEM PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF HAM. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (964kB)
	Text 02_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (990kB)
	Text 04_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text 05_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (673kB)

Abstract

Adi Iskandar. 2022. “Pengaturan Sistem Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persepektif HAM” Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing: I. Mushafi Miftah, S.HI., M.H. II. Ahmad Zairudin M.H.

Kata Kunci: Presidential Treshold, Pemilu, Hak Asasi Manusia

Pemilihan umum adalah seperangkat alat dalam menyongsong kehidupan sistem yang tujuannya adalah untuk melaksanakan suatu kedaulatan rakyat dalam demokrasi di Indonesia. yang diinginkan adalah mengevaluasi suatu penguasa untuk memilih penguasa yang lain apabila membutuhkan seorang pemimpin yang diinginkan sesuai kehendak dari pada rakyat secara umum. Penelitian ini merepupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pisau analisis metode penelitian normatif penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan mengkaji Undang-undang, teori, bahan -bahan bacaan yang berhubungan dengan judul peneliti.

Hasil penelitian yang kami tulis adalah penerapan sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam pemilu di Indonesia sangat tidak sesuai dengan nilai - nilai dan semangat demokrasi. Upaya terus – menerus mempertahan ambang batas pencalonan presiden tersebut adalah suatu residu demokrasi yang terus berkembang dalam dunia demokrasi di Indonesia. rezim dari pada sistem ini merupakan suatu rezim yang memperlihatkan watak keotoriteran dan hanya ingin mempertahanklan kekuasaanya. Implikasi dari sistem tersebut adalah adanya pembatasan terhadap warga negara serta partai politik yang kecil. Maka dengan hal tersebut sangat tidak bisa dipercaya apabila sistem PT masih dipakai. Semangat Hak Asasi Manusia yang dibangun seharusnya harus sesuai dengan semangat dibentuknya konstitusi yang harus menjamin hak dari pada warga negaranya.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 26 not found.
Date Deposited:	11 Jan 2026 05:00
Last Modified:	11 Jan 2026 06:33
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1007

Actions (login required)

View Item