Zain, Diky Zehru (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT YANG BERWENANG. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.
|
Text
01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
05_BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (744kB) |
|
|
Text
07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (947kB) |
Abstract
Diky Zehru Zain, 2022. Analisis Yuridis Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pjabat Yang Berwenang. Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing : (I) Faridy, SH, M.H (II) Fatimah Al Zahra, SH, M.Kn.
Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perjanjian Pengikat Jual Beli.
Praktek jual beli tanah di masyarakat masih menggunakan perjanjian di bawah tangan atau secara lisan hal ini terjadi karena faktor budaya,ekonomi dan ketidaktahuan proses jual beli sesuai peraturan, hal ini berdampak pada sahnya jual beli tersebut mengingat jual beli tanah seharusnya di lakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Fenomena praktek jual beli tanah di masyarakat yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (2) Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Hasil penelitian : Bahwa dalam pelaksanaannya perjanjian jual beli tanah bukan lagi menggunakan hukum adat dalam prakteknya masyarakat masih melakukan perjanjian jual beli di bawah tangan atau lisan, hal ini beresiko mengenai sahnya perjanjian tersebut, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 merubah ketentuan bahwa perjanjian harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta dan sesuai syarat jual beli yaitu formil dan materil, perjanjian jual tanah adalah perjanjian formil yang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu dan diancam pembatalan jika melanggar ketentuan tersebut.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum |
| Depositing User: | Users 16 not found. |
| Date Deposited: | 11 Jan 2026 06:31 |
| Last Modified: | 11 Jan 2026 06:31 |
| URI: | https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1009 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
