TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Anam, Khairul (2022) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (911kB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (835kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text 05_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (660kB)

Abstract

Khairul Anam. 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa. Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: (I) Mushafi Miftah,M.H (II) Ahmad Zairudin, M.H.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Tinjauan Hukum Politik Uang, Tindak Pidana.

Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk Demokrasi, dikatakan demikian karena melihat dalam sistem yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika tidak dilakukan sesuai dengan siste pelaksanaan tersebut terdapat sebuah pelanggaran. Dalam Pemilihan Kepala Desa apabila dilakukan dengan praktik politik uang, merupakan sebuah penyimpangan dari sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala desa yang termasuk kepada sebuah pelanggaran maka terdapat akibat hukum. Akibat hukum praktik politik uang dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 149 Ayat (1) dan (2), dan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada Pasal 73 Ayat 4 tentang sangsi pidana terhadap penerima serta pemberi janji atau materi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Ketentuan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 2) Akibat hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan poliitk uang. Jenis penelitian skripsi ini yang digunakan adalah Jenis penelitian yuridis normatif yaitu sebuah proses menemukan gejala hukum atau persoalan hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Studi Kepustakaan yaitu menelaah (literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah ), Sedangkan analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal kepada prinsip dasar dan manarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. yang harus dilakukan secara jujur dan adil demi mendongkrak asas-asas dalam demokrasi terlaksanakan, yang dilakukan secra serntak pada pasal 31 ayat (1). Sedangkan secara teknis pelaksanaannya dapat dilihat dalam ayat (2). terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepala Desa, ketentuan tersebut merupakan perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Situbndo Nomor 9 Tahun 2015. Dilakukan secara serentak akan tetapi bisa dilakukan secara bergelombang karena sebab tertentu yang memaksa keadaan. 2) Sebagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diatur di atas yaitu harus dengan kejujuran dan keadilan, apabila politik uang masuk kepada ranah Pemilihan Kepala Desa maka terdapat sanksi atau akibat hukum. Yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 149, ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada Pasal 73 Ayat 4 tentang sangsi pidana terhadap penerima serta pemberi janji atau materi lainya.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 26 not found.
Date Deposited:	11 Jan 2026 07:32
Last Modified:	11 Jan 2026 07:32
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1015

Actions (login required)

View Item