PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK DASAR ANAK TERLANTAR: Studi Kasus di Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Arifah, Ra. Faizah Nur (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK DASAR ANAK TERLANTAR: Studi Kasus di Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (1MB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (965kB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB)
	Text 05_BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (917kB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (665kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (764kB)

Abstract

Ra. Faizah Nur Arifah, 2022 “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dasar Anak Terlantar (Studi Kasus Di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo)” Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton, Probolinggo. Pembimbing: I Ismail Marzuki, M.H., dan Pembimbing: II Muhammad Islahuddin, M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Dasan Anak, Anak Terlantar

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Hak anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan kasus. Penting diangkat permasalahan (1) Perlindungan hukum terhadap hak anak korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak oleh orang tua dalam lingkup keluarga. (3) Penegakan hukum terhadap orang tua yang menelantarakan anaknya serta bentuk pemeliharaan anak dimasa yang akan datang. Penegakan ini telah diatur dalam pasal 305 KUHP dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 77B dan 76B dimana dari penegakan hukum tersebut diharapkan kedepannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penelataran anak terutama oleh orang tua sehingga tidak ada lagi pelaku penelataran serta pemeliharaan anak dimasa yang akan datang mendapat perhatian yang lebih baik dari keluarga maupun Pemerintah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 24 not found.
Date Deposited:	12 Jan 2026 04:01
Last Modified:	12 Jan 2026 04:01
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1023

Actions (login required)

View Item