TINJAUAN HUKUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK-PRODUK HUKUM DESA (STUDI KASUS DESA TJ. PECINAN, MANGARAN, SITUBONDO)

Ghufron, Syaiful (2022) TINJAUAN HUKUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK-PRODUK HUKUM DESA (STUDI KASUS DESA TJ. PECINAN, MANGARAN, SITUBONDO). Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (967kB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (778kB)
	Text 04_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 03_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text 05_BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text 07_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB)
	Text 08_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (660kB)

Abstract

Syaiful Ghufron. 2022. “Tinjauan Hukum tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Produk-Produk Hukum Desa Di Desa Tanjung Pecinan” Skipsi, jurusanHukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing II Mushafi Miftah, S.HI M.H. II Zarirudin M.H.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratn Desa, Peraturan Desa,
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran BPD yang menciptakan peraturan desa bersama kepala Desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara social, ekonomi dan budaya. Adamya aturan hokum mengenai pemerintah desa yang belum membuahkan hasil atas apayang semestinya di harapkan dari Peraturan Hukum dan Undang-undang. Sistem pemerintah desa yang telah diatur dalam perturan perundang-undangan sering kaliterabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait di dalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Maka penyusun mengkaji data dan fakta yang terjadi terhadap proses BPD dalam pembentukan Perdes dan kendala-kendala BPD dalam membentuk peraturan Desa. Penelitian ini menggunkan Metode penelitian hokum Normatif yang didalamnya di kombinasikan dengan pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini di lakuakan bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Pecinan dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan peranya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi acuan terlaksanya penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai Peraturan Perundang-undangan khusunya peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2006 Tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan”Desa.

Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpuan bahwa peran BPD di desa Tanjung Pecinan belum maksimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2006 dalam Proses pembentukan peraturan Desa seperti intensitas rapat, kurangnya pembinaan dan bantuan oprasional”yang memadai.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 26 not found.
Date Deposited:	12 Jan 2026 04:14
Last Modified:	12 Jan 2026 04:14
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1025

Actions (login required)

View Item