MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (KAJIAN TERHADAP PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022)

Karomah, Lailatul (2023) MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM (KAJIAN TERHADAP PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2022). Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (1MB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (960kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (927kB)
	Text 05_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (843kB)

Abstract

Lailatul Karomah, 2023.Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022. Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing : (I) Ismail Marzuki, M.H (II) Muhammad Islahuddin, M.H.

Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran administrasi pemilu, pemilihan umum

Pemilu ideal ialah pemilu yang prosesnya baik, berkualitas, dan berkeadilan. Dalam konteks inilah Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi melalui kegiatan pemilu berdasarkan prinsip luber dan jurdil. Sejak pemilu secara langsung tahun 2014 hingga pemilu serentak yang akan di berlangsung tahun 2024, pelanggaran pemilu seringkali terjadi salah satunya adalah pelanggaran administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) pengertian pelanggaran administrasi pemilihan umum (2) Untuk mengetahui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahum 2022. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian : Penanganan pelangaran administrasi pemilu berkaca pada peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, sengketa dan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan pemilihan sering terjadi setiap kali pemilihan. Hal ini terjadi karena di sebabkan oleh, perbedaan regulasi sehingga mengakibatkan waktu penanganan pelanggaran juga berbeda waktu, faktor SDM yang terbatas, misalnya masyarakat itu sendiri, tanpa pengetahuan hukum yang cukup dan ditambah dengan situasi yang sulit di lapangan sedangkan Penanganan pelangaran administrasi pemilu berkaca pada peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, ada dua fase yaitu pemeriksaan pendahuluan Pada fase sidang pemeriksaan dimana temuan atau laporan pelanggaran administrasi akan di putus selama 14 hari sejak ada temuan dan siding bersifat terbuka di pimpin oleh 2 orang majelis pemeriksa.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 26 not found.
Date Deposited:	13 Jan 2026 03:25
Last Modified:	13 Jan 2026 03:25
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1041

Actions (login required)

View Item