PERAN BAWASLU DALAM PROSES PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK

Faruq, Mohammad (2023) PERAN BAWASLU DALAM PROSES PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (1MB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 04_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 05_BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

MOHAMMAD FARUQ. 2023. Peran Bawaslu Dalam Proses Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik . Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dosen Pembimbing (1) Faridy,M.H

KATA KUNCI: Bawaslu, Verifikasi Faktual.

Verifikasi faktual adalah salah satu syrat dapat lolos menjadi pserta pemilu di tahun 2024. Sebab bawaslu dan kpu sudah membuat beberapa perysaratan seperti pendaftaran, seleksi administrasi dan verifikasi faktual. Untuk menjadikan pemilihan bersih dan (JUBIR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana verifikasi partai politik yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilihan umum, yaitu KPU dan Bawaslu selaku pengawas selalu ikut mendampingi KPU dalam melaksanakan tugasnya. Adapun jenis penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga dengan penelitian doktrinal.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa dengan adanya undang-undang No 7 tahun 2017 pasal 93 tentang pemilu, Bawaslu dan KPU memiliki peran penting dalam mensukseskan pemilihan umum di Indonesia, dan di dalam pemilu tersebut akan diikuti oleh partai politik yang dinyatakan lolos Verifikasi yang mana verifikasi tersebut dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, agar tidak ada terjadinya kecurangan sehingga bisa terwujud pemilu yang jujur dan berkeadilan Penting untuk mewujudkan suatu kontestasi antar kekuatan politik yang jujur dan berkeadilan agar pemenang dalam kontestasi politik ini adalah mereka yang benar-benar mendapatkan mandat dukungan dari rakyat, oleh karena itu partai politik harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diterapkan oleh pemerintah terutama dalam kelengkapan kepengurusannya. Dalam pelaksanaan verifikasi merupakan keharusan bagi Bawaslu untuk ikut andil sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepemiluan. Menurut undang-undang No 7 tahun 2017 pasal 93 menjelaskan salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan penetapan peserta pemilu.

Adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah : dalam penyelenggaraan pemilu sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, baik secara politis maupun secara individual apalagi secara jujur harus kita akui bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat di Indonesia masih relatif rendah. Maka dari itu Bawaslu sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Dan Bawaslu menjadi jawaban dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya kecurangan didalam pelaksanaan pemilu tersebut.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 20 not found.
Date Deposited:	13 Jan 2026 03:45
Last Modified:	13 Jan 2026 03:45
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1044

Actions (login required)

View Item