PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA MELALUI SISTEM BLOKIR DAN SITA MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA BLOKIR DAN SITA

Rofiqi, Muhammad (2023) PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA MELALUI SISTEM BLOKIR DAN SITA MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA BLOKIR DAN SITA. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf] Text
01_COVER_DAN_AWALAN.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of 02_BAB_I.pdf] Text
02_BAB_I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 03_BAB_II.pdf] Text
03_BAB_II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 04_BAB III.pdf] Text
04_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB)
[thumbnail of 05_BAB_IV.pdf] Text
05_BAB_IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (897kB)
[thumbnail of 06_BAB_V.pdf] Text
06_BAB_V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (656kB)
[thumbnail of 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf] Text
07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (1MB)

Abstract

Muhammad Rofiqi. 2023 Penyelesaian Sengketa Agraria Melalui Sistem Blokir Dan Sita Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo). Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial & Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: (I) Faridy, M.H (II) Fatimah Al-Zahra, S.H, M.Kn.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sistem Blokir dan Sita, Sertifikat Tanah

Sengketa tanah sebuah permasalahan yang sering ditemui dalam proses berperkara di pengadilan, sehingga untuk mengantisipasi adanya peralihan hak atas tanah yang berujung pada kerugian bagi pihak yang telah membeli dengan itikad baik, maka tanah tersebut diberikan perlindungan hukum melalui sistem blokir dan sita melalui Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penulisan Penelitian Hukum ini mengacu pada 2 (dua) rumusan masalah yakni : Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemblokiran sertipikat tanah?; Bagaimana cara permohonan sistem blokir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : Memberikan jaminan Perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pembeli beritikad baik. Kehadiran sistem sita dan blokir di Badan Pertanahan Nasional juga dapat membantu penyelesaian sengketa alternative dan mediasi dapat dilakukan sebaik mungkin dalam hal melindungi kepentingan subyek hukum yang memiliki atau turut memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga konflik masalah sengketa tanah dapat diperkecil.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 20 not found.
Date Deposited: 13 Jan 2026 06:32
Last Modified: 13 Jan 2026 06:32
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1052

Actions (login required)

View Item View Item