Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 Dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Izzabillah, Nur (2023) Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 Dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (2MB)
	Text 02_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (940kB)
	Text 05_BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (677kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata kunci : Pemilu, Rekrutmen, Kendala, KPU.

Dalam perekrutan Anggota Badan Ad Hoc menyisakan banyak masalah yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan pemilu 2024. Masalah seperti keterbatasan SDM, kurangnya partisipasi masyarakat, tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang rendah, dan perekrutan anggota Badan Ad Hoc yang tidak transparan. Hal tersebut harus bisa diminimalisir. Terdapat permasalahan lain terkait pemenuhan jumlah pelamar Badan Ad Hoc, pada beberapa daerah diperlukan perpanjangan waktu rekrutmen untuk memenuhinya. Diperlukan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. KPU mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa KPU membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan badan ad hoc yang berkualitas. KPU perlu membuat langkah dengan melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk masyarakat, melakukan tindakan preventif dengan melaksanakan pemetaan daerah yang memungkinkan sepi peminat sebagai langkah antisipasi sejak dini, memberikan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 24 not found.
Date Deposited:	13 Jan 2026 06:46
Last Modified:	13 Jan 2026 06:46
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1056

Actions (login required)

View Item