PERGESERAN PUTUSAN PIDANA MATI: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO. 813K/Pid/2023 FERDY SAMBO

Mulyono, Sendy Edy (2023) PERGESERAN PUTUSAN PIDANA MATI: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO. 813K/Pid/2023 FERDY SAMBO. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (1MB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (854kB)
	Text 03_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB)
	Text 05_BAB_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 06_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Sendy Edi Mulyono, 2023. Pergeseran putusan pidana mati (kajian mahkama agung no. 813 ferdy sambo), Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing : (I) Ismail Marzuki, M.H (II) Muhammad Isahuddin, M.H.

Kata Kunci: Pidana mati, Sanksi Pidana, Pembunuhan Berencana.

Kasus Mengenai pembunuhan berencana ferdi sambo menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kini permasalahan yang menyangkut dngan aparat penegak hukum yakni kepolisian menjadi sorotan masyarakat dan membuat masyarakat bertanya tanya bagaimanakah pengadilan putusan Mahkamah agung Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan Dalam suatu Pergeseran Ketentuan Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia.

Hasil penelitian Putusan Hakim mengenai kasus pembunuhan berencana yakni Kasus Ferdi Sambo dalam tingkat Pengedilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/pid./2022/ Menyatakan bahwa Yang bersangkutan Telah di jatuhkan Hukuman mati Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum PidanaHukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, Mahkamah agung tekah mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Tinggi jakarta Nomor 53/pid./2023 dari Hukuman mati yang sudah menerima permohonan banding dari terdakwah ferdi sambo dan penuntut umum pada kejaksaan negeri serta menguatkan putusan pengadila negeri Jakarta selatan dan menetapkan terdakwah dala tahanan, Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 24 not found.
Date Deposited:	13 Jan 2026 07:14
Last Modified:	13 Jan 2026 07:14
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1058

Actions (login required)

View Item