KONSEP PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PERSPEKTIF PERBAWASLU NO. 8 TAHUN 2022

Anwar, Zainul (2023) KONSEP PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU PERSPEKTIF PERBAWASLU NO. 8 TAHUN 2022. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (1MB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (820kB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 05_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Pelanggaran administratif terjadi dalam pelaksanaan hak setiap warga negara untuk ikut andil dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih dan untuk dipilih, baik sebagai calon perorangan maupun partai politik. Tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih dan sebaliknya, tidak jarang warga negara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran adminsirasi pemilu, selain diselesaikan melalu proses sidang pemeriksaan yang harus diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima, juga dikenal penyelesaian pelanggaran administrasi melalui pemerikasaan acara cepat. Penyelesian dugaan pelanggaran adminstrasi melalui pemeriksaan acara cepat dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Luar Negeri. Pemeriksaan tersebut tertentu terhadap objek pelanggaran administrasi yang diantaranya : (a) dugaan pelanggaran administrasi pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu (b) dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan sauara peserta pemilu dan (c) dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah : 1. Mekanisme pemeriksaan temuan/laporan pelanggaran administratif dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut: (a). Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu; (b). Jawaban Terlapor; (c). Pembuktian; (d). Kesimpulan; dan (e). Pembacaan putusan. Penyelesaian pelanggaran administratif dilakukan karena adanya temuan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota atau laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu terhadap pihak Terlapor. 2. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran administrasi pemilu diantaranya adalah a). Ketidaknetralan penyelenggara pemilu b). Korupsi c). Penyebaran informasi palsu d). Pemilih fiktif atau ganda e). Penekanan terhadap partai politik atau calon tertentu f). Kekurangan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci : Pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu, Penyelesaian Pelanggaran

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 24 not found.
Date Deposited:	13 Jan 2026 07:20
Last Modified:	13 Jan 2026 07:20
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1059

Actions (login required)

View Item