PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Rif'ah, Emi Badriatur (2024) PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf Download (1MB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 05_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (991kB)
	Text 07_DAPUS.pdf Download (2MB)

Abstract

Rif’ah, Emi Badriatur. 2024. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing: Dr. Mushafi Miftah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Anggota Kepolisian, Kekerasan Seksual, Kode Etik, Hukum Pidana.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, keterlibatan oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam tindak pidana kekerasan seksual menciptakan urgensi penegakan hukum yang tegas dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penjatuhan sanksi serta pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang melakukan kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi yang berlaku bagi anggota kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual mencakup dua ranah penegakan hukum yang berjalan beriringan: ranah internal dan ranah peradilan umum. Secara internal, anggota tersebut harus menjalani proses pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan persidangan disiplin. Mengingat kekerasan seksual dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dijatuhkan. Secara eksternal, pelaku tetap wajib tunduk pada peradilan pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun anggota kepolisian telah menjalani sidang kode etik, hal tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana, mengingat kedudukan anggota Polri sebagai warga sipil yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) dan tunduk pada peradilan umum. Penegakan hukum yang integratif antara sanksi etik dan sanksi pidana menjadi kunci dalam menjaga integritas institusi Polri dan memberikan keadilan bagi korban.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:49
Last Modified:	08 Feb 2026 05:21
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1066

Actions (login required)

View Item