PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN AD HOC DALAM TAHAPAN PEMILU: STUDI KASUS DESA BRUMBUNGAN LOR KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO

Muhammad, Faqih Rizki (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN AD HOC DALAM TAHAPAN PEMILU: STUDI KASUS DESA BRUMBUNGAN LOR KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER.pdf Download (2MB)
	Text 02_BAB_I.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 04_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 05_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 07_DAPUS.pdf Download (5MB)

Abstract

Muhammad, Faqih Rizki. 2025. Perlindungan Hukum bagi Badan Ad Hoc dalam Tahapan Pemilihan Umum: Studi Kasus di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing: [Nama Pembimbing].

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemilihan Umum, Badan Ad Hoc, PPS.

Badan ad hoc penyelenggara pemilu, khususnya Panitia Pemungutan Suara (PPS), merupakan pilar utama dalam menjamin integritas pelaksanaan pemilu di tingkat desa. Namun, dalam praktiknya, mereka rentan terhadap berbagai risiko seperti ancaman fisik, tekanan psikologis, hingga intimidasi yang dapat mengompromikan independensi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi badan ad hoc selama tahapan pemilu, dengan lokus studi di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pengalaman serta persepsi penyelenggara pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara regulasi yang ada dengan realitas implementasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen regulasi mengenai perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu telah tersedia, implementasinya di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan signifikan. Identifikasi faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan mitigasi risiko hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum yang belum optimal. Sebaliknya, dukungan masyarakat lokal dan komitmen personal anggota PPS menjadi faktor pendukung utama.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain: penyediaan pelatihan hukum komprehensif, peningkatan sinkronisasi keamanan secara berkala, serta perbaikan regulasi agar lebih implementatif dalam melindungi hak-hak badan ad hoc. Upaya ini krusial untuk memastikan penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional dan independen demi terciptanya pemilu yang demokratis dan kredibel.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:54
Last Modified:	08 Feb 2026 05:23
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1067

Actions (login required)

View Item