PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN AD HOC DALAM TAHAPAN PEMILU: STUDI KASUS DESA BRUMBUNGAN LOR KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO

Muhammad, Faqih Rizki (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN AD HOC DALAM TAHAPAN PEMILU: STUDI KASUS DESA BRUMBUNGAN LOR KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of 01_COVER.pdf] Text
01_COVER.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of 02_BAB_I.pdf] Text
02_BAB_I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (885kB)
[thumbnail of 03_BAB_II.pdf] Text
03_BAB_II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 04_BAB III.pdf] Text
04_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of 05_BAB IV.pdf] Text
05_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (9MB)
[thumbnail of 06_BAB_V.pdf] Text
06_BAB_V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 07_DAPUS.pdf] Text
07_DAPUS.pdf

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi badan
adhoc dalam tahapan pemilu, dengan studi kasus di Desa Brumbungan Lor,
Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Penyelenggara pemilu badan
adhoc, termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), memainkan peran penting
dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Namun,
mereka sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mengganggu kinerja
dan independensi mereka, seperti ancaman fisik dan psikologis, intimidasi, dan
kurangnya dukungan hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi
pengalaman dan persepsi penyelenggara pemilu di Desa Brumbungan Lor. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang
mengatur perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu, implementasinya
masih menghadapi banyak tantangan. Faktor-faktor pendukung dan
penghambat perlindungan hukum diidentifikasi, termasuk keterbatasan sumber
daya, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta dukungan dari aparat keamanan
yang masih belum optimal. Penelitian ini juga membahas tentang beberapa
langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu
badan adhoc, seperti penyediaan pelatihan yang komprehensif, peningkatan
koordinasi dengan aparat keamanan, dan perbaikan regulasi yang lebih jelas dan
implementatif. Dengan demikian, diharapkan penyelenggara pemilu dapat
menjalankan tugasnya dengan lebih aman, profesional, dan independen,
sehingga mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis dan kredibel di
Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
Kata kunci: Perlindungan hukum, Pemilu, Badan AdHoc.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 19 not found.
Date Deposited: 15 Jan 2026 06:54
Last Modified: 15 Jan 2026 06:54
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1067

Actions (login required)

View Item View Item