PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PERSPEKTIF TEORI KEMANFAATAN HUKUM: KAJIAN ATAS PERKAPOLRI NO.18 TAHUN 2014

Ilmiyah, Fitayatul (2024) PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PERSPEKTIF TEORI KEMANFAATAN HUKUM: KAJIAN ATAS PERKAPOLRI NO.18 TAHUN 2014. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (974kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (938kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text BAB V.pdf Download (708kB)

Abstract

Ilmiyah, Fitayatul. 2024. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Perspektif Teori Kemanfaatan Hukum (Kajian atas Perkapolri No. 18 Tahun 2014). Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing: Dr. Mushafi Miftah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Mekanisme Penerbitan SKCK, Teori Kemanfaatan Hukum, Perkapolri No. 18 Tahun 2014.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan instrumen administratif penting yang diterbitkan oleh institusi Polri untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kriminalitas seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan SKCK berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 18 Tahun 2014 dan meninjaunya melalui perspektif Teori Kemanfaatan Hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi, buku, dan dokumen terkait untuk membedah bagaimana implementasi penerbitan SKCK memberikan nilai guna bagi masyarakat dan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan SKCK yang diatur dalam Perkapolri No. 18 Tahun 2014 telah memenuhi unsur-unsur dalam Teori Kemanfaatan Hukum. Penerbitan SKCK memberikan manfaat dalam berbagai aspek: bagi individu sebagai prasyarat administratif pemenuhan hak (seperti akses pekerjaan), bagi masyarakat dalam menciptakan rasa aman, serta bagi negara sebagai alat kendali keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Keberadaan SKCK memastikan interaksi sosial dan profesional didasarkan pada rekam jejak yang akuntabel, sehingga meningkatkan efisiensi administratif dan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi secara normatif telah berorientasi pada kemanfaatan, pengawasan terhadap kepatuhan prosedur di lapangan tetap krusial untuk mencegah ketidaksesuaian administratif. Diperlukan konsistensi dalam penerapan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kecepatan layanan agar nilai kemanfaatan hukum yang dirasakan oleh masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness of the greatest number).

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:58
Last Modified:	08 Feb 2026 05:25
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1068

Actions (login required)

View Item