PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: KAJIAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Hotimah, Husnul (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: KAJIAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text 01_COVER.pdf Download (1MB)
	Text 02_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (861kB)
	Text 03_BAB_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 04_BAB_III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 05_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 06_BAB_V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 07_DAPUS.pdf Download (3MB)

Abstract

Hotimah, Husnul. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Undergraduate Thesis, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing: [Nama Pembimbing].

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Korban, Kekerasan Seksual, UU TPKS.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran martabat kemanusiaan yang membutuhkan penanganan komprehensif. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), instrumen hukum yang ada dianggap belum maksimal dalam memberikan aspek pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam kerangka UU TPKS serta bagaimana undang-undang ini menjawab kekosongan hukum yang ada sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah asas-asas hukum, kaidah peraturan perundang-undangan (statute approach), konsep-konsep hukum, serta doktrin atau ajaran hukum yang relevan. Fokus kajian tertuju pada sinkronisasi norma dalam UU TPKS sebagai payung hukum yang menyeluruh (comprehensive).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS menghadirkan terobosan signifikan dalam pemenuhan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Salah satu poin krusial adalah adanya kepastian hukum dalam hal akses keadilan bagi seluruh perempuan korban, tanpa memandang latar belakang pelaku, termasuk pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya. UU TPKS menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi UU TPKS harus didukung oleh keberanian korban untuk melapor serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan perspektif korban. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman (punishment), tetapi juga sebagai instrumen pemulihan (restitution and rehabilitation) guna menjamin warga negara mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan dan kekerasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:03
Last Modified:	08 Feb 2026 05:28
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1069

Actions (login required)

View Item