PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYEBAR KONTEN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL

Udhma, Ifadatul (2024) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYEBAR KONTEN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf] Text
01_COVER_DAN_AWALAN.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of 02_BAB_I.pdf] Text
02_BAB_I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 03_BAB_II.pdf] Text
03_BAB_II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 04_BAB_III.pdf] Text
04_BAB_III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 05_BAB IV.pdf] Text
05_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (496kB)
[thumbnail of 06_BAB_V.pdf] Text
06_BAB_V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (698kB)
[thumbnail of 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf] Text
07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (1MB)

Abstract

Udhma, Ifadatul. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Konten Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing: Sulistina, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan Seksual Anak, Media Sosial, UU ITE, UU TPKS.

Penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial merupakan kejahatan siber yang berdampak destruktif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan emosional korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar konten tersebut serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku di Indonesia dalam menanggulangi fenomena ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Fokus kajian diarahkan pada sinkronisasi norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar konten pelecehan seksual anak didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan (mens rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus) dalam mentransmisikan konten melanggar kesusilaan. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara dan denda yang diperberat mengingat korbannya adalah anak di bawah umur. Selain aspek pemidanaan, penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua, pengasuh, dan platform media sosial dalam melakukan pengawasan serta pembatasan akses guna memitigasi risiko paparan konten berbahaya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, diperlukan integrasi penegakan hukum yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran digital masyarakat. Efektivitas kebijakan platform media sosial juga harus terus dievaluasi agar sejalan dengan standar perlindungan anak internasional guna menciptakan ruang siber yang aman bagi generasi muda.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 19 not found.
Date Deposited: 15 Jan 2026 07:07
Last Modified: 08 Feb 2026 05:31
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1070

Actions (login required)

View Item View Item