RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (STUDI RELEVANSI PEMIKIRAN FATIAMA MERNISSI)

Ni'mah, Jazimatin (2024) RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (STUDI RELEVANSI PEMIKIRAN FATIAMA MERNISSI). Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (699kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB)
	Text DAPUS.pdf Download (869kB)

Abstract

Ni’mah, Jazimatin. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga (Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004). Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing: Ismail Marzuki, M.H.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah hukum dan sosial serius yang berdampak luas terhadap integritas fisik dan psikologis korban, serta stabilitas struktur keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan (kekerasan fisik) dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait. Data dianalisis secara deduktif-interpretatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis mengenai norma yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan dalam rumah tangga didasarkan pada terpenuhinya empat unsur fundamental: (1) terbuktinya perbuatan pidana sesuai delik yang disangkakan (actus reus); (2) kemampuan bertanggung jawab secara mental dari pelaku; (3) adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa); serta (4) tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, hakim berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan klasifikasi derajat luka atau akibat yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ayat-ayat tersebut mengatur gradasi sanksi mulai dari kekerasan fisik ringan hingga kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan UU PKDRT merupakan instrumen krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku melalui sistem pertanggungjawaban pidana yang tegas dan akuntabel.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:29
Last Modified:	09 Feb 2026 04:24
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1072

Actions (login required)

View Item