MEKANISME PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

Maiysaroh, Maiysaroh (2024) MEKANISME PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (846kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (849kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (822kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (619kB)
[thumbnail of DAPUS.pdf] Text
DAPUS.pdf

Download (1MB)

Abstract

Pemalsuan data pemilih dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang dapat
merusak integritas dan keabsahan proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data
pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan
melalui studi pustaka dan wawancara dengan pakar hukum pemilu, anggota
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat
penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penelitian ini
merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penggunaan
teknologi informasi untuk verifikasi data pemilih, serta penguatan kerjasama
antara KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Selain itu, diperlukan upaya edukasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya data pemilih yang akurat dan ancaman
pemalsuan data pemilih terhadap proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data pemilih
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Proses penegakan hukum melibatkan beberapa tahap, mulai dari pelaporan,
investigasi, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.Namun, penelitian ini
menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, seperti
kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan
tantangan teknis dalam verifikasi data pemilih.
Kata kunci: Pemalsuan data pemilih, penegakan hukum, pemilihan umum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 19 not found.
Date Deposited: 15 Jan 2026 07:39
Last Modified: 15 Jan 2026 07:39
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1074

Actions (login required)

View Item View Item