MEKANISME PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

Maiysaroh, Maiysaroh (2024) MEKANISME PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (846kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (849kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (822kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Maisyaroh. 2026. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Pemilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing: [Nama Pembimbing].

Keywords: Pemalsuan Data Pemilih, Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Gakkumdu.

Pemalsuan data pemilih merupakan salah satu pelanggaran serius yang dapat mencederai integritas dan keabsahan proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data pemilih dalam kerangka hukum pemilihan umum di Indonesia. Fokus kajian tertuju pada efektivitas regulasi dan sinergi antarlembaga dalam menangani tindak pidana pemilu tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pakar hukum pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat penegak hukum guna mendapatkan perspektif komprehensif mengenai realitas penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pemalsuan data pemilih secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Proses penegakan hukum mengikuti alur formal yang melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mulai dari tahap pelaporan, investigasi, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala signifikan, seperti hambatan koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang kejahatan pemilu, serta tantangan teknis dalam verifikasi faktual data pemilih.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penelitian ini merekomendasikan: (1) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum khusus tindak pidana pemilu; (2) optimalisasi teknologi informasi dalam verifikasi data pemilih guna meminimalisir manipulasi; serta (3) penguatan integrasi data antara KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian. Selain itu, diperlukan edukasi publik yang masif mengenai pentingnya akurasi data pemilih sebagai fondasi kedaulatan rakyat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:39
Last Modified:	09 Feb 2026 04:29
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1074

Actions (login required)

View Item