HAK ASURANSI BAGI KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR, ANALISIS PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 PERASURANSI

Wulandari, Mira (2024) HAK ASURANSI BAGI KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR, ANALISIS PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 PERASURANSI. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of 01_COVER_DAN_AWALAN.pdf] Text
01_COVER_DAN_AWALAN.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of 02_BAB I.pdf] Text
02_BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (704kB)
[thumbnail of 03_BAB II.pdf] Text
03_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB)
[thumbnail of 04_BAB_III.pdf] Text
04_BAB_III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (561kB)
[thumbnail of 05_BAB_IV.pdf] Text
05_BAB_IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (970kB)
[thumbnail of 06_BAB_V.pdf] Text
06_BAB_V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (535kB)
[thumbnail of 07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf] Text
07_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (815kB)

Abstract

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait hukum hak asuransi
bagi korban begal sepeda motor. Pertama apa dasar hukum hak asuransi terhadap
korban begal ?. kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap korban begal
berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia?. Skripsi ini merupakan penelitian
normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini
menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni: instrumen hukum hak
asuransi terhadap korban begal sepeda motor dan perlindungan hukum hak
asuransi terkait perasuransian bagi korban begal sepeda motor. Data yang
digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sata sekunder. Data primer

yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum atau perundang-
undangan Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data

internet, ensiklopedi dan kamus. Hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa,
pertama, dasar hukum hak asuransi dapat diklaim dengan syarat dan ketentuan
berdasarkan Perundang-Undangan hak asurasnsi, Peraturan Perundang-Undangan
terhadap korban begal sepeda motor didasarkan pada empat Perundang-Undang;
(1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer), (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, (3) Undang Nomor 40 Tahun 2014, dan (4) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016. Kedua perlindungan hukum
terhadap korban begal sepeda motor dalam perlindungan finansial, untuk
mendapatkan kompensasi yang layak dan tepat waktu.
Kata Kunci: Hukum Hak Asuransi, Korban Begal Sepeda Motor.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 19 not found.
Date Deposited: 15 Jan 2026 07:42
Last Modified: 15 Jan 2026 07:42
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1075

Actions (login required)

View Item View Item