EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Syamsuri, Syamsuri (2024) EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN PROBOLINGGO. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB)
	Text DAPUS.pdf Download (797kB)

Abstract

Syamsuri. 2026. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Probolinggo. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, UU Migas, Penegakan Hukum.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan tindak pidana ekonomi yang berdampak sistemik, baik dalam merugikan keuangan negara maupun menghambat akses masyarakat kurang mampu terhadap energi terjangkau. Meskipun regulasi telah menetapkan sanksi yang berat, praktik ilegal ini masih marak terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Fokus analisis diarahkan pada sinkronisasi norma antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan perubahan-perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami konstruksi hukum dalam menjerat pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namun, penegakan hukum di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi kendala signifikan yang dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan pada tingkat pengecer/SPBU, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya disparitas harga yang memicu niat pelaku untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak akan efektif tanpa didukung oleh sistem pengawasan terpadu antara aparat penegak hukum, BPH Migas, dan pemerintah daerah. Diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi dalam pendistribusian BBM bersubsidi serta penegakan hukum yang konsisten guna menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh oknum pelaku penyalahgunaan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 08:24
Last Modified:	09 Feb 2026 04:44
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1080

Actions (login required)

View Item