KEBIJAKAN FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Syahbana, Ahmad Nabiel (2025) KEBIJAKAN FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (918kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (758kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB)
	Text DAPUS.pdf Download (721kB)

Abstract

Ahmad Nabiel Syahbana, 2025. “Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”. Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembingbing : (1) Muhammad Islahuddin, M.H.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Indonesia.

Studi ini mengeksplorasi cara penanganan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia melalui sudut pandang hukum. Poin utama yang diperhatikan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi dasar hukum utama untuk menangani kasus ini. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan melakukan analisis kualitatif terhadap data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi penegakan hukum di praktik. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun aturan yang ada sudah menyeluruh, pelaksanaan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti Kurangnya pemahaman di kalangan aparat hukum, baik dari aspek substansi hukum, prosedur penanganan korban, identifikasi bentuk eksploitasi, maupun pendekatan berbasis hak asasi manusia, terbatasnya sumber daya yang ada, koordinasi antar instansi yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban juga belum sepenuhnya berjalan dengan efektif untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi bagi aparat penegak hukum, perbaikan dalam koordinasi, serta upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia dengan lebih baik.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 24 not found.
Date Deposited:	20 Jan 2026 03:40
Last Modified:	20 Jan 2026 03:40
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1086

Actions (login required)

View Item