PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN REKLAME)

Bathrisia, Azra Qotrunnada El (2025) PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN REKLAME). Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only
Download (825kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (902kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (695kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (712kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (580kB)
[thumbnail of DAPUS.pdf] Text
DAPUS.pdf
Download (1MB)

Abstract

Azra Qatrunnada El Bathrisisa.2025. “Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang TataCara Penyeleggaraan Reklame.”

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Perizinan, Kabupaten Probolinggo, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perizinan penyelenggaraan reklame serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan telah diatur secara sistematis melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun masih ditemukan kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi peraturan, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame dilakukan melalui sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan pembongkaran reklame tanpa izin. Meskipun regulasi telah memadai, efektivitas penegakan hukum belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta budaya hukum masyarakat yang belum terbentuk secara kuat. Berdasarkan analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kelemahan tersebut dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 17 not found.
Date Deposited: 20 Jan 2026 04:02
Last Modified: 20 Jan 2026 04:02
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1094

Actions (login required)

View Item View Item