TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN TERHADAP UU PASAL 2 NO 22 TAHUN 2022

Sanhaji, Mochammad Taufik (2025) TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN TERHADAP UU PASAL 2 NO 22 TAHUN 2022. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (693kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (946kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (705kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (741kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (483kB)
[thumbnail of DAPUS.pdf] Text
DAPUS.pdf

Download (929kB)

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan pembinaan narapidana sebagai instrumen utama dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, kasus residivisme yang terus meningkat menunjukkan bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya efektif, terutama bagi narapidana residivis. Skripsi ini mengkaji tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana residivis berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Lapas memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan sosial untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh narapidana, termasuk residivis. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai hambatan seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pembinaan, serta pendekatan pembinaan yang bersifat massal dan tidak berbasis kebutuhan individual. Situasi ini me-nyebabkan pembinaan kehilangan efektivitas dan berisiko meningkatkan angka pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi strategi pembinaan residivis yang lebih personal, terstruktur, dan kolaboratif antara petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan stakeholder terkait agar tujuan pemasyarakatan benar-benar tercapai.

Kata Kunci: tanggung jawab, lembaga pemasyarakatan, pembinaan, narapidana residivis, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 19 not found.
Date Deposited: 20 Jan 2026 08:10
Last Modified: 20 Jan 2026 08:10
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1106

Actions (login required)

View Item View Item