ANALISIS YURIDIS PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

Erfandi, Muhammad (2025) ANALISIS YURIDIS PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (778kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text DAPUS.pdf Download (646kB)

Abstract

Muhammad Erfandi. 2025. Analisis Yuridis Peran Pengawasan Partisipatif Dalam, Pelanggaran Pemilihan Umum.Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Piton Probolinggo. Pembimbing Herdy Pratama Susantyo, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Pelanggaran Pemilu, Analisis Yuridis, Bawaslu, Partisipasi Masyarakat

Penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu pendekatan strategis untuk mencegah pelanggaran Pemilu adalah melalui pengawasan partisipatif yang melibatkan peran aktif masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk, mekanisme, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam kerangka hukum Indonesia sebagai instrumen pencegahan pelanggaran Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan teknis dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengawasan partisipatif telah memperoleh legitimasi hukum dan menjadi bagian integral dari sistem pengawasan Pemilu. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, edukasi politik berkelanjutan, dan kolaborasi antara penyelenggara Pemilu dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif sebagai instrumen pencegahan pelanggaran Pemilu.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 26 not found.
Date Deposited:	21 Jan 2026 04:25
Last Modified:	21 Jan 2026 04:25
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1109

Actions (login required)

View Item