PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024

Maisaro, Nurdiana (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (979kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB)
	Text DAPUS.pdf Download (961kB)

Abstract

Nurdiana Maisaro. 2025. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Money Politics Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024”

Kata kunci: politik uang, kampanye, pemilihan bupati, aturan pemilu, implementasi hukum

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Namun, praktik politik uang (money politics) masih menjadi persoalan serius yang mengancam integritas pemilu. Salah satu aturan yang diatur dalam perundang-undangan adalah larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Penelitian ini membahas implementasi aturan tersebut dalam konteks pemilihan Bupati, dengan menyoroti efektivitas pengawasan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui analisis teoritis tentang aspek-aspek hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum. Metode ini menggunakan data sekunder seperti asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dibuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan adanya celah dalam pelaporan pelanggaran. Sebagai kesimpulan, dibutuhkan peningkatan kapasitas lembaga pengawas serta edukasi politik kepada masyarakat agar praktik politik uang dapat ditekan. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya sistem pelaporan yang lebih transparan dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran sebagai upaya memperkuat penerapan aturan tersebut.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	21 Jan 2026 04:41
Last Modified:	21 Jan 2026 04:41
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1112

Actions (login required)

View Item