ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENGAWASAN PARTISPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024: STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

Billah, Moch. Syauqi Mudzakkir (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENGAWASAN PARTISPATIF MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024: STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (954kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (851kB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Billah, Moch. Syauqi Mudzakkir. 2026. Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo (Analisis Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023). Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Nurul Jadid.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 2 Tahun 2023.

Pengawasan partisipatif merupakan instrumen krusial untuk menjamin integritas Pemilihan Umum dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama: (1) implementasi program pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo selama masa Pemilu 2024, dan (2) bentuk peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya kontestasi politik tersebut berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji secara spesifik sinkronisasi regulasi, sementara data lapangan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Probolinggo untuk melihat realitas implementasi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Program Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Probolinggo telah berjalan selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Bawaslu telah berupaya menciptakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan pelanggaran. Namun, secara faktual, peran serta masyarakat dan kesadaran kolektif untuk melaporkan dugaan pelanggaran belum mencapai tingkat maksimal.

Tantangan utama yang ditemukan meliputi kendala teknis sosiologis, di mana budaya "sungkan" atau ketidaktahuan mekanisme pelaporan masih menghambat efektivitas pengawasan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sosialisasi yang lebih masif dan inklusif hingga tingkat desa guna menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kedaulatan demokrasi di Kabupaten Probolinggo.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:45
Last Modified:	09 Feb 2026 04:33
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1076

Actions (login required)

View Item