PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP DISKRIMINASI GENDER DALAM PENGUPAHAN PEKERJA

Rohman, Aminur (2025) PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP DISKRIMINASI GENDER DALAM PENGUPAHAN PEKERJA. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (641kB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Aminur Rohman. 2025. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Pengupahan Pekerja. Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Pembimbing (Muhammad Islahuddin MH.)

Kata kunci: Diskriminasi Gender, Pengupahan pekerja, Sanksi Pidana.

Diskriminasi gender dalam pengupahan merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang masih sering terjadi di dunia kerja Indonesia. Meskipun konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah menjamin hak atas perlakuan yang adil dan upah yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, praktik diskriminatif tetap berlangsung, terutama dalam bentuk perbedaan upah, akses promosi, dan tunjangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi gender dalam pengupahan, serta menganalisis efektivitas prinsip-prinsip pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai instrumen pencegahan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun larangan diskriminasi sudah tercantum dalam Pasal 88B UU No. 6 Tahun 2023 dan Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2021, namun belum ada sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku diskriminasi gender, sehingga perlindungan terhadap korban belum maksimal. Selain itu, lemahnya pengawasan dan ketiadaan pedoman teknis menyebabkan norma non-diskriminasi sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi yang mencakup pembentukan peraturan pelaksana yang operasional, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, pengaturan eksplisit sanksi pidana terhadap diskriminasi upah, serta perlindungan bagi korban yang melapor melalui sistem whistleblower protection.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 17 not found.
Date Deposited:	20 Jan 2026 03:50
Last Modified:	20 Jan 2026 03:50
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1089

Actions (login required)

View Item