ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA SWASTA DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2016

Azzuhdi, Imam Mujtahid (2025) ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA SWASTA DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2016. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (961kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pekerja swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan Tapera bagi pekerja swasta menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, dan (2) apakah kebijakan pemotongan gaji pekerja swasta untuk Tapera telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta kajian literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi norma hukum dalam Tapera dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pekerja swasta diwajibkan menjadi peserta Tapera melalui mekanisme pemotongan gaji oleh pemberi kerja. Namun, implementasi kebijakan ini masih menimbulkan sejumlah persoalan, baik dari segi kepastian hukum maupun perlindungan hak pekerja. Di satu sisi, ketentuan mengenai manfaat yang diterima peserta belum sepenuhnya jelas dan operasional. Di sisi lain, adanya pemotongan gaji tanpa jaminan yang tegas mengenai perolehan rumah dapat mengurangi rasa keadilan bagi para pekerja. Dengan demikian, kebijakan ini perlu ditinjau dan disempurnakan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan asas keadilan dalam negara hukum.

Kata Kunci: Pekerja Swasta, Tabungan Perumahan Rakyat, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 24 not found.
Date Deposited:	20 Jan 2026 06:59
Last Modified:	20 Jan 2026 06:59
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1101

Actions (login required)

View Item