IMPLIKASI YURIDIS TATA KELOLA PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP ASAS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Syafakhorrahman, Moh. (2025) IMPLIKASI YURIDIS TATA KELOLA PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP ASAS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text DAPUS.pdf Download (970kB)

Abstract

Moh. Syafakhorrahman. 2025. “Implikasi Yuridis Tata Kelola Perizinan Usaha Berbasis Risiko terhadap Asas Otonomi Daerah Di Indonesia”. Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Pembimbing (Dr. Mushafi Miftah, S.H.I., M.H)

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Otonomi Daerah, Pemerintahan yang baik

Persoalan hukum, desentralisasi atau otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perizinan usaha berbasis risiko di Indonesia. Problemnya tersebut, karena pengaturannya telah menegasikan amanat konstitusi tentang asas otonomi, pengelolaan kewenangan yang terpusat, dan prioritas kesejahteraan investor dibandingkan masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk perbaikan pengaturan perizinan usaha berbasis risiko yang konstitusional, dalam pelaksanaannya terdapat pembagian kewenangan kepada daerah sesuai asas otonomi di Indonesia, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pola tersebut digunakan untuk menganalisis problem tata kelola perizinan usaha yang berbasis risiko dengan peraturan per undang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, dalam pengaturan hukumnya terdapat ketidaksesuaian dengan teori desentralisasi yang mengakui adanya pembagian kekuasaan dan teori good governance yang mementingkan kesejahteraan masyarakat; kedua, berdasarkan teori negara hukum yang mengakui adanya asas lex superior derogat legi iferiori terdapat pelanggaran konstitusional tentang asas otonomi bagi pemerintahan daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	20 Jan 2026 08:26
Last Modified:	20 Jan 2026 08:26
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1108

Actions (login required)

View Item