PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU N0.7 TAHUN 2017

Mahazin, Nazil (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT PASAL 523 UU N0.7 TAHUN 2017. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (931kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (978kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text DAPUS.pdf Download (796kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang mengancam integritas demokrasi dan mencederai asas pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia) serta jurdil (jujur dan adil). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 523, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta hambatan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila terpenuhi unsur kesengajaan, adanya pemberian atau janji, serta tujuan mempengaruhi pilihan pemilih. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti minimnya bukti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan adanya intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi politik, dan koordinasi antar-lembaga guna menekan praktik politik uang dalam pemilu.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, politik uang, pemilihan umum, Pasal 523, UU No. 7 Tahun 2017.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 17 not found.
Date Deposited:	21 Jan 2026 04:30
Last Modified:	21 Jan 2026 04:30
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1110

Actions (login required)

View Item