KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN NEGARA PRESPEKTIF TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN

Ayuningtyas, Nurlaili Widya (2025) KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN NEGARA PRESPEKTIF TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (915kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Nurlaili Widya Ayuningtyas.2025. ” Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Independen Negara Prespektif Teori Pemisahan Kekuasaan” Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing: Dr. Mushafi Miftah S.Hi, M.H.

Kata Kunci: Bawaslu, Lembaga Independen Negara, Pemisahan Kekuasaan, Pemilu, Pengawasan Pemilu

Penelitian ini membahas kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen negara dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER JURDIL). Namun, pengakuan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga negara independen masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait hubungan kelembagaannya dengan cabang kekuasaan lain dan jaminan independensinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020, serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu, sebagai auxiliary state organ, memiliki kewenangan strategis meliputi fungsi pengawasan, penindakan, dan adjudikasi sengketa proses Pemilu. Kewenangan quasi-yudisialnya memberikan posisi penting dalam sistem checks and balances di Indonesia. Relevansi Bawaslu sebagai lembaga negara independen semakin menguat di tengah kompleksitas Pemilu modern, karena keberadaannya mampu menekan potensi kecurangan dan menjaga legitimasi hasil Pemilu. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan kedudukan Bawaslu secara konstitusional dan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan bebas dari intervensi politik, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkualitas.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 26 not found.
Date Deposited:	21 Jan 2026 06:58
Last Modified:	21 Jan 2026 06:58
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1113

Actions (login required)

View Item