ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Silhatunnayati, Rian (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (881kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (946kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Rian Silhatunnayati, 2025, Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembingbing: (1) Dr. Mushafi Miftah.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PHK Sepihak, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Hubungan Industrial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia. PHK sepihak sering memicu ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pekerja, meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hak-hak tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dokumen hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui prosedur tertentu, termasuk perundingan bipartit, mediasi, atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apabila perusahaan melakukan PHK sepihak secara melawan hukum, pekerja berhak memperoleh kompensasi berupa pesangon dan hak lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran semua pihak mengenai kewajiban serta hak dalam hubungan kerja.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User:	Users 19 not found.
Date Deposited:	21 Jan 2026 07:57
Last Modified:	21 Jan 2026 07:57
URI:	https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1116

Actions (login required)

View Item