PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PASCA PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023

Hasanah, Sitti Shollawatun (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PASCA PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (775kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (588kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (604kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (430kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (636kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (426kB)
[thumbnail of DAPUS.pdf] Text
DAPUS.pdf

Download (979kB)

Abstract

Hasanah, sitti shollawatun, universitas nurul jadid, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Prodi Hukum, Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Pasca Putusan MK NO. 168/PUU-XXI/2023.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesejahteraan Pekerja, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Isu mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pekerja semakin penting dibahas, terutama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini merespons ketidakpastian hukum yang timbul akibat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap mengabaikan hak-hak dasar pekerja, khususnya dalam pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sistem pengupahan, dan jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia serta menganalisis dampak Putusan MK tersebut terhadap jaminan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan pekerja di Indonesia bersumber dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berbagai regulasi turunan lainnya. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 mempertegas pentingnya pencatatan PKWT, pembatasan durasi kontrak maksimal 5 tahun, serta penguatan prinsip perlindungan terhadap upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi pekerja.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 26 not found.
Date Deposited: 21 Jan 2026 08:11
Last Modified: 21 Jan 2026 08:11
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1118

Actions (login required)

View Item View Item