Mahendra, Yusril Ihza (2025) MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP HAK MILIK PERORANGAN MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.
|
Text
COVER.pdf Download (788kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (719kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan hak milik perorangan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Latar belakang masalah didasarkan pada masih banyaknya konflik pertanahan yang terjadi akibat ketidaktertiban administrasi, tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa hak, serta ketidaksesuaian antara hukum dan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam peraturan tersebut, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik tanah perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 memberikan mekanisme penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan jalur litigasi jika diperlukan. Mekanisme ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta menyederhanakan proses penyelesaian konflik. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui Permen ini memberikan jalur yang lebih cepat, efisien, dan memberi peluang penyelesaian secara damai sebelum menempuh jalur pengadilan. Perlindungan terhadap pemilik hak milik perorangan menjadi prioritas agar terhindar dari kehilangan hak akibat prosedur hukum yang tidak dipahami.
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Milik Perorangan, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum |
| Depositing User: | Users 26 not found. |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 06:47 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 06:47 |
| URI: | https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1122 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
