ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HAK CUTI PEKERJA PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA

Febiyanti, Devi (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HAK CUTI PEKERJA PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (919kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (979kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (668kB)
[thumbnail of DAPUS.pdf] Text
DAPUS.pdf

Download (1MB)

Abstract

Febiyanti, Devi. 2025. Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Hak Cuti Pekerja Perempuan Dalam Dunia Kerja. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing Dr. Mushafi Miftah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pengaturan, Hak Cuti, Pekerja Perempuan, Dunia Kerja

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dari sudut pandang yuridis bagaimana hak cuti pekerja perempuan di dunia kerja diatur, dan sejauh mana peraturan tersebut mencerminkan prinsip keadilan. Pekerja perempuan memiliki kebutuhan biologis dan sosial yang berbeda, termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan, dan keguguran, yang membutuhkan perlindungan hukum khusus. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini; ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, mengatur hak cuti pekerja perempuan. Namun, dalam kehidupan nyata, hak cuti sering dihadapkan pada tantangan seperti persyaratan administratif yang memberatkan, kekurangan pengawasan, dan diskriminasi berbasis gender. Kondisi ini seringkali menyebabkan hak pekerja perempuan tidak terpenuhi dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan Undang-undang dan pengawasan untuk memastikan hak cuti digunakan dengan benar. Selain itu, penelitian ini mendorong pembentukan hubungan industrial yang manusiawi dan berkeadilan. Hak cuti pekerja perempuan harus dilindungi secara hukum. Ini adalah bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan gender di tempat kerja.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Sosial dan Humaniora > S1 Hukum
Depositing User: Users 17 not found.
Date Deposited: 20 Jan 2026 04:07
Last Modified: 20 Jan 2026 04:07
URI: https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1095

Actions (login required)

View Item View Item